Apakah
harus dengan masuk ke partai politik dan menjadi pejabat negara?
Sekali lagi
Muhammadiyah tidak hendak merubah dirinya menjadi partai politik, berafiliasi formal,
atau menjadi subordinat partai politik. Muhammadiyah akan senantiasa berusaha
bersikap netral dan menjadikan dirinya sebagai rumah besar yang mengayomi semua
kader yang berbeda-beda partai politik.
Muhammadiyah lebih
menekankan politik nilai dan high politicyaitu politik yang menekankan makna,
substansi, dan keadaban.
Tanpa harus
berkuasa, Muhammadiyah berusaha menjalin komunikasi dan kerjasama dengan
siapapun yang diberikan amanah dan kesempatan memegang kekuasaan. Dengan
kekuatan jaringan dan sumberdaya, Muhammadiyah berusaha menyampaikan gagasan
kemajuan dan cita-cita bangsa melalui lembaga ekalsekutif, legislatif, dan
lembaga negara yang syah dalam negara Republik Indonesia.
Pasangan
capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersilaturahim ke Gedung Dakwah
Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin (13/08/2018) malam. Tampak Sandi
didamping Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan jajaran PP Muhammadiyah sebelum
Prabowo tiba di lokasi
Dalam
Pilpres 2019, Muhammadiyah mendukung Prabowo-Sandi atau Jokowi-KH Ma’ruf?
Secara kelembagaan,
Muhammadiyah tidak terlibat dan tidak hendak melibatkan diri dalam dukung
mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang manapun. Muhammadiyah
memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan pilihan yang
terbaik dengan pertimbangan rasional dan
sesuai dengan hati nurani.
Muhammadiyah juga
tidak memberikan penggiringan baik secara langsung atau tidak langsung untuk
mendukung pasangan calon tertentu. Kalau terdapat anggota Muhammadiyah yang
terlibat, hal itu merupakan sikap pribadi sebagai warga negara Indonesia.
Karena itu fasilitas
Muhammadiyah dan amal usahanya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan
kampanye partai politik maupun pilihan presiden dan wakil presiden.
Akan tetapi,
Muhammadiyah memberikan panduan agar dalam menentukan mempergunakan
pertimbangan ideologis dan strategis dengan menjauhi pertimbangan pragmatis dan
berbagai bentuk politik transaksional.
Warga Muhammadiyah hendaknya menjaga ketertiban, keamanan, dan sikap toleransi
dan saling menghormati diantara mereka yang berbeda pilihan.
Bagaimana
penilaian Muhammadiyah terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi?
Muhammadiyah tidak
memiliki penilaian resmi terhadap kepemimpinan Pak Jokowi. Semua warga
Muhammadiyah memiliki penilaian subyektif masing-masing.
Yang paling berhak
memberikan penilaian adalah partai politik dan lembaga-lembaga politik,
terutama partai pengusung. Banyak penilaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga
survei. Silakan itu dikaji oleh masyarakat.
Bagaimana
penilaian Muhammdiyah terhadap sosok Prabowo?
Muhammadiyah juga
tidak memiliki penilaian khusus terhadap Pak Prabowo. Sangat subyektif. Sebagai
manusia dan pemimpin tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang
sempurna.
Walau demikian,
sebaiknya kita menilai seseorang dari sisi kelebihannya bukan kekurangan. Kita
harus belajar saling menghormati dan memuliakan.
Apa jatah
yang diminta Muhammadiyah pada pasangan capres/cawapres yang terpilih nanti?
Muhammadiyah tidak
hendak meminta jabatan apapun termasuk menteri-menteri dalam kabinet. Sebagian masyarakat berpendapat karena
banyaknya jumlah sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit maka sangatlah
tepat apabila jabatan menteri terkait dipercayakan kepada kader Muhammadiyah.
Sejak dahulu,
Muhammadiyah konsisten mendukung reformasi birokrasi dan meritokrasi.
Muhammadiyah mendorong agar pemerintahan dan pemerintah berlaku adil dan
obyektif tidak sektarian dan komunal. Alan tetapi, apabila terdapat kader
Muhammadiyah yang dipercaya menjadi menteri, semuanya merupakan hak prerogratif
presiden. Muhammadiyah memberi kesempatan kepada warganya untuk mengabdi kepada
bangsa dan negara serta bekerja secara profesional.
Apa
imbauan Muhammadiyah kepada umat dalam tahun politik ini?
Muhammadiyah
mengharapkan agar umat Islam dan masyarakat pada umumnya dapat menyukseskan
Pemilu 2019, baik pemilihan anggota legislatif. Dalam menentukan hendaknya
menghindari dan meninggalkan semua bentuk politik uang, SARA, dan berbagai
bentuk politik identitas. Hendaknya saling menghormati dan menjaga ketertiban
serta keamanan dan kerukunan.
Sumber:
sangpencerah.id
0 comments: